Jenderal PDIP Bikin Satu Ruangan Terdiam, Depan Kapolri Minta Listyo Dkk Dijerat Pidana Mati!

Table of Contents

JAKARTA – Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi perhatian setelah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menyampaikan pernyataan tegas terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Safaruddin secara terbuka meminta agar perkara tersebut tidak hanya dipandang sebagai kasus penyadapan biasa. Ia bahkan mendorong kepolisian mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Pernyataan Safaruddin menjadi sorotan ketika dirinya meminta agar seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal makar. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang harus diusut hingga ke akar-akarnya.

Safaruddin menilai, tindakan penyadapan terhadap kepala negara dapat berkaitan dengan upaya yang lebih besar apabila terbukti disertai persiapan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Ia kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 160 KUHP yang mengatur mengenai makar. Menurut pandangannya, unsur persiapan untuk melakukan serangan atau menjatuhkan presiden perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Safaruddin juga menyampaikan permintaan agar para tersangka dikenakan Pasal 191 KUHP tentang makar dengan ancaman hukuman pidana mati.

"Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati," tegas Safaruddin dalam rapat bersama Kapolri, sebagaimana diberitakan Media Indonesia.

Minta Kasus Diusut Sampai ke Aktor Utama

Selain mendesak penerapan pasal makar, Safaruddin meminta Bareskrim Polri tidak berhenti pada proses penyelidikan. Ia mendorong agar penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga pengumpulan bukti dan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Ia juga mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan aktivitas penyadapan tersebut. Menurutnya, penyidik perlu mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik perkara itu.

Dalam kesempatan tersebut, Safaruddin menyatakan Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan.

Kapolri Ungkap Dugaan Alur Penyadapan

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut terdapat sejumlah tahapan yang diduga dilakukan, mulai dari perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data elektronik.

Ia juga mengungkapkan dugaan bahwa perintah penyadapan berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui seseorang berinisial SU, kemudian diteruskan kepada pihak lain. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara oleh kepolisian.

Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Pembuktian

Meski desakan penerapan pasal makar mengemuka dalam rapat DPR, persoalan tersebut masih memerlukan pembuktian hukum. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak terburu-buru menyimpulkan dugaan penyadapan sebagai tindakan makar.

Menurut Feri, penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan adanya niat untuk menggulingkan pemerintahan. Diperlukan alat bukti tambahan yang dapat menunjukkan hubungan antara tindakan para tersangka dengan unsur-unsur tindak pidana makar.

Dengan demikian, publik kini menantikan langkah lanjutan kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut. Tidak hanya mengenai dugaan penyadapan, tetapi juga motif, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain yang dapat dibuktikan melalui proses hukum.