Gelombang Petisi Online Kian Meluas: Warganet Desak Transparansi dan Verifikasi Ijazah Anggota DPR
JAKARTA – Gelombang desakan masyarakat agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen pendidikan dan menjalani verifikasi ijazah semakin meluas. Tuntutan tersebut ramai disuarakan melalui media sosial dan sejumlah platform petisi daring. Masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat yang duduk di parlemen.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan nasional tersebut kini memunculkan tuntutan agar pemeriksaan dokumen pendidikan diterapkan secara adil dan menyeluruh, termasuk kepada seluruh anggota DPR RI.
Dikutip dari pemberitaan sejumlah media, salah satu petisi yang menjadi perhatian berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!". Petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026 itu meminta pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kementerian terkait mengambil langkah konkret untuk memastikan keabsahan riwayat pendidikan para legislator.
Dua Petisi Kumpulkan Puluhan Ribu Dukungan
Gelombang dukungan masyarakat terlihat dari jumlah tanda tangan yang terus bertambah. Berdasarkan pemberitaan RUANG.ID pada 15 November 2026, petisi bertajuk "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" yang dipublikasikan melalui Petisionline.com telah mengumpulkan sekitar 41.719 tanda tangan.
Sementara itu, petisi yang digagas Farida Octavia melalui Change.org juga memperoleh dukungan belasan ribu orang. Perbedaan jumlah dukungan tersebut menunjukkan bahwa isu transparansi pendidikan pejabat publik mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam tuntutannya, Farida meminta seluruh anggota DPR membuka dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Ia juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi proses pemeriksaan ulang secara independen dan transparan.
Publik Minta DPR Sediakan Sistem Verifikasi Resmi
Tuntutan masyarakat tidak hanya sebatas meminta para anggota dewan memperlihatkan ijazah. Mereka juga mengusulkan adanya sistem verifikasi resmi yang dapat diakses secara terbuka melalui situs web DPR RI.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui riwayat pendidikan setiap anggota DPR, termasuk informasi mengenai status verifikasi dokumen akademisnya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu bergantung pada informasi yang belum tentu benar dan beredar di media sosial.
Inisiator petisi juga meminta Pimpinan DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR segera menyusun kebijakan transparansi pendidikan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah menyediakan halaman khusus berisi ringkasan riwayat pendidikan seluruh anggota dewan beserta keterangan hasil verifikasinya.
Petisi tersebut turut mengusulkan agar mekanisme transparansi dapat dipublikasikan paling lambat dalam waktu 60 hari kerja. Meski demikian, keterbukaan dokumen tetap perlu memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan hanya menampilkan informasi yang relevan dengan kepentingan publik.
Isu Transparansi Mencuat di Tengah Polemik Ijazah Gibran
Menguatnya tuntutan pemeriksaan ijazah anggota DPR tidak terlepas dari perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang menjadi objek perkara tidak sah.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan pembahasan di parlemen. CNN Indonesia dan ANTARA melaporkan bahwa puluhan anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, usulan politik itu merupakan persoalan tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan bukti adanya pelanggaran dokumen pendidikan oleh seluruh anggota DPR.
Menunggu Respons dan Langkah Nyata DPR
Besarnya dukungan terhadap petisi menjadi salah satu gambaran aspirasi masyarakat mengenai pentingnya transparansi pejabat publik. Masyarakat menginginkan adanya standar pemeriksaan yang berlaku sama, tanpa membedakan jabatan, partai politik, maupun kepentingan tertentu.
Hingga pemberitaan mengenai petisi tersebut dipublikasikan, belum terdapat tanggapan resmi DPR RI maupun KPU mengenai pelaksanaan tuntutan verifikasi menyeluruh tersebut. Karena itu, masyarakat masih menunggu apakah aspirasi yang disampaikan melalui petisi daring akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.
Pada akhirnya, tuntutan transparansi ijazah bukan semata-mata persoalan dokumen pendidikan. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Publik berharap seluruh wakil rakyat bersedia menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
